Puluhan orang berkumpul di depan Gedung Sinarmas Plaza di Kawasan Thamrin Jakarta, Jumat (21/6/19). Mereka membentangkan berbagai spanduk bertulisan penolakan terhadap investor Jepang mendanai berbagai proyek batubara di Indonesia.
Gedung tempat mereka aksi itu kantor perusahaan asal Jepang, Marubeni. Perusahaan ini dinilai banyak memberikan pendanaan proyek energi berbasis batubara. Selain Marubeni, sasaran aksi juga Sumitomo dan Mizuho Bank.
Baca Juga: Keukenhof: Katakan dengan Tulip
Aksi organisasi lingkungan ini tak hanya di Jakarta, Indonesia, juga di Philipina dan Jepang, dalam waktu bersamaan. Mereka gelar aksi menjelang pertemuan G20 pada 28-29 Juni di Jepang. Hajatan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia itu dianggap selalu ditunggangi korporasi yang mengeruk untung dari pertumbuhan ekonomi yang menghancurkan ruang hidup, merusak daya dukung lingkungan, melahirkan ketimpangan dan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia.
Melky Nahar, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, masyarakat sipil resah melihat sikap Pemerintah Indonesia yang memenuhi kebutuhan energi, masih bergantung batubara.
Selain itu, katanya, negara-negara maju seperti Jepang, begitu banyak memberikan duit ke Indonesia buat kepentingan tambang batubara maupun pembangkitnya. “Investasi-investasi seperti ini sebetulnya kita tolak. Indonesia memiliki energi lain, lebih ramah lingkungan daripada ketergantungan terhadap batubara,” katanya.
Baca Juga: Pro-Kontra Impor Guru
Industri batubara, katanya, memperparah perubahan iklim, berkontribusi banyak kepada praktik-praktik perampasan tanah, pencemaran air, kerusakan hutan, kriminalisasi, pelanggaran HAM dan lain-lain.
Melky tak menampik, pendanaan investasi Jepang untuk energi terbarukan ada, tetapi masih dominan sektor batubara. Kalau pemerintah dan perusahaan Jepang mau berinvestasi di Indonesia, kata Melky, seharusnya menyasar pengembangan energi terbarukan.
“Sudah ada kesepakatan Internasional bahwa ada perubahan iklim, sepakat mengurangi investasi batubara dan PLTU. Faktanya, enggak, justru banyak berinvestasi batubara di Indonesia.”
Pada September 2018, Marubeni sebenarnya sudah mengumumkan kepada publik tak lagi memulai proyek-proyek pembangkit listrik tenaga barubara baru.
Toni Irfan Herlambang, Aktivis 350.org Indonesia juga mendesak perusahaan-perusahaan Jepang benar-benar bertanggungjawab dengan tak lagi investasi energi kotor di Indonesia.
“Kami menuntut mereka menarik semua pendanaan dari proyek kotor di Indonesia. Pertemuan G20 ini momentum penting bagi Jepang menunjukkan komitmen mereka serius mendorong pengembangan energi terbarukan.”
Indonesia, katanya, salah satu negara yang merasakan dampak perubahan iklim parah. Kalau tetap menerima pendanaan industri berbasis batubara dari Jepang, katanya, akan mendorong krisis iklim.
“Banyak sekali bencana alam, suhu ekstrim, dan bencana-bencana lain di Indonesia. Dengan proyek energi kotor, akan makin menambah banyak lagi bencana.”
Muhammad Reza, dari KRuHA mengatakan, dalam konteks pertemuan G20, mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi proses bertukar dengan ekonomi kotor seperti batubara. Hal ini, katanya, akan melahirkan ketimpangan, mengusir banyak orang dari ruang hidup, meracuni air dan mengancam kehidupan warga.
Dwi Sawung, Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi Eksekutif Nasional juga bicara. Dia bilang, Marubeni merupakan perusahaan yang banyak membangun energi kotor di Indonesia, antara lain PLTU Cirebon dan Tarahan.
“Di Cirebon itu ada kasus korupsi saat KPK penangkapan Bupati Sunjaya Purwadi Sastra. Awalnya, kasus suap jabatan. Ketika penggeledahan, ternyata ditemukan uang jauh lebih besar dibandingkan suap jabatan dari PLTU Cirebon.”
Kondisi ini, menunjukkan proyek PLTU ini tak hanya kotor, tetapi lekat dengan korupsi. Saat ini, Sanjaya sudah dihukum untuk kasus suap jabatan, persoalan suap dari PLTU belum lanjut.
Dia juga sebutkan, korupsi pembangunan PLTU Riau yang menjerat mantan anggota dewan Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
“Mereka harusnya tahu juga dana mereka lari untuk kasus suap.”
