Riau Bentuk UPT Khusus Peremajaan Sawit

photo: astra-agro

 

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebuban Provinsi Riau menngusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis khusus untuk program Peremajaan Kelapa Sawit atau “replanting” mengingat daerah tersebut mendapat porsi terbesar di Indonesia.

“Kita harapkan ini jadi salah satu pintu masuk untuk percepatan peremajaan sawit. Ini juga untuk menangkap dana pusat yang begitu besar, kita jangan sampai kecolongan,” kata Kepala Bidang Perkebunan Distanbun Riau, Vera Virgianti di Pekanbaru, Kamis, seperti dilansir harianraiu.co dari laman antarariau.

Dikatakannya bahwa saat ini dia telah mengajukan usulan itu ke ke Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Selain itu, untuk lebih fokus pihaknya juga mengusulkan agar perkebunan di Riau memiliki dinas sendiri.

Program Sawit Rakyat (PSR) dalam bentuk replanting atau peremajaan sawit sudah dimulai sejak 2017. Pada tahun ini di Indonesia ditargetkan akan diremajakan 185 hektare dengan dana Rp4 triliun lebih untuk seluruh Indonesia bersumber dari uangnya Badan Pengumpul Dana Perkebuban Kelapa Sawit (BPDPKS).

Riau mendapat porsi terbesar dari program ini diantara 20 provinsi di Indonesia. Ditarget akan diremajakan tahun 2018 ini 25.423 ha dengan dana Rp25 juta per ha.

Namun saat ini berdasarkan data BPDPKS, di Riau progresnya baru 3.739 Ha dengan lokasi di Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Pelalawan  dan Siak. Jumlah pekebun sawit yang sudah dapat sekitar 1,525 Pekebun dengan jumlah dana yang telah disalurkan senilai Rp 93,47 Miliar.

Dilihat dari progres tersebut dan tahun 2018 yang akan berakhir kurang lebih dua bulan lagi, terlihat berat untuk diraih. Atas hal itu juga distanbun ingin membentuk unit pelaksana teknis yang baru untuk percepatan program tersebut.

Sedangkan untuk pembentukan dinas Perkebunan tersendiri, lanjutnya akan tergantung pada Gubernur Riau terpilih yang akan dilantik Februari 2019 nanti  yakni Syamsuar. Itupun juga harus secara politik dulu diusulkan ke DPRD jika gubernur baru nanti melihat ada kebutuhan.

Source: harianriau

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


fourteen − 1 =