Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan Komisi A DPRD Sumatera Utara sehubungan dengan sengketa lahan antara Kelompok Tani Meranti Timur di Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Tobasa dengan BKSDA Sumut berlangsung di Ruang Komisi, Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa (04/4/2017)
Dalam RDP ini, yang dipimpin oleh H. Syamsul Qodri Marpaung, Lc (PKS) dan Sarma Hutajulu, SH (PDI Perjuangan), terungkap pihak BKSDA dengan begitu mudahnya mengadukan anggota Kelompok Tani Meranti Timur (Ketanratim) dengan alasan pengrusakan hutan konservasi, sehingga berakhir dengan vonis hakim PN Balige yang menjebloskan 10 orang petani dari Ketanratim, Gompar dkk, meringkuk dalam sel Lembaga Pemasyarakatan hingga saat ini.
Setelah ditelusuri, dalam RDP ini, akhirnya diketahui bahwa perusak hutan yang sesungguhnya adalah pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah lebih dahulu menggundul dan menanam sawit di areal hutan Desa Meranti Timur, bukan petani dari Ketanratim seperti yang dilaporkan oleh BKSDA.
Oleh karenanya, Komisi A DPRDSU meminta kepada BKSDA Sumut agar segera melaporkan pihak-pihak yang sebelumnya telah melakukan penyerobotan dan pengrusakan hutan yang disebut BKSDA sebagai Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dolok Surungan, Toba Samosir, kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).
Ditekankan dalam RDP ini, jika pihak BKSDA tidak segera melaporkan pihak yang sebenarnya melakukan pengrusakan, maka DPRDSU yang akan melaporkanya ke Polda Sumut, agar pelaku ditindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Komisi A DPRDSU berjanji, setidaknya dalam waktu 1 bulan ke depan, akan turun ke lapangan, ke lahan sengketa, untuk melihat langsung kondisi areal yang disebutkan sebagai areal konservasi oleh BKSDA Sumut.
Hadir dalam RDP ini, Kepala BKSDA Sumut Kepala BKSDA Sumut, Hotmauli Sianturi beserta beberapa stafnya, Kadis Lingkungan Hidup Tobasa, BPN Sumut, BPN Tobasa, Polda Sumut, Camat Pintu Pohan Meranti, Serikat Tani Sejahtera Indonesia (SETASI) dan Kelompok Tani Meranti Timur Kec. Pintu Pohan Timur Kab. Tobasa. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui alasan atas ketidakhadiran Polres Tobasa dan Kepala Desa Meranti Timur, yang turut diundang.
