Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Norwegia terhadap pengendalian perubahan iklim, khususnya melalui penerapan letter of intent (LoI) yang ditandatangani pada 2010. Saat ini pelaksanaannya dalam tahap persiapan memasuki fase ketiga kerja sama, yaitu pembayaran berdasarkan hasil (result based payment).
Menteri KLHK Siti Nurbaya mengatakan Indonesia-Norwegia mencapai persetujuan untuk menindaklanjuti kerja sama fase ke-3 implementasi yang akan segera dilaksanakan pada 2019. Hal itu dilakukan setelah diselesaikannya isu terkait MRV Protocol, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan, yang diselesaikan kedua belah pihak sebelum Februari 2019.
“Norwegia sepakat mendukung inisiiatif Indonesia dalam pengembangan Indonesian Tropical Peatland Center (ITPC), dan pengembangan Mangrove Governance,” ucap Siti dalam keterangan tertulis, Jumat (14/12/2018).
Dalam acara pertemuan bilateral Indonesia-Norwegia di Sekretariat Delri COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia, Rabu (12/12/2018), Siti mengatakan Indonesia-Norwegia sepakat melakukan joint evaluation terhadap implementasi LoI untuk berlangsungnya transparansi dan akuntabilitas kerja sama bilateral Indonesia-Norwegia.
“Indonesia-Norwegia juga sepakat untuk meneliti rencana kerja sama Badan Restorasi Gambut (BRG)-Norwegia untuk mencapai kinerja yang yang lebih baik di masa depan,” lanjut Siti.
Selain itu, Indonesia sedang dalam proses membentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) guna mengelola dana seperti yang dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi untuk Lingkungan dan Presiden Peraturan No 77/2018 tentang Pembentukan Badan Layanan Umum untuk Dana Lingkungan.
“Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini Kementerian Keuangan sedang dalam proses menyelesaikan peraturan yang merinci Badan,” ucapnya.
Dalam pertemuan bilateral Indonesia-Norwegia, yang didampingi juga oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Ruandha Agung Sugardiman, pihak Indonesia juga menyampaikan beberapa dokumen terkait keberhasilan Indonesia dalam REDD+ Performance, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BDPLH), dan Indonesia Tropical Peatland Center (ITPC).
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Ola Elvestuen berharap badan ini dapat dioperasikan sesegera mungkin untuk menghindari penundaan distribusi insentif keuangan kepada para pemangku kepentingan yang bersangkutan. Terkait persoalan teknis, Ola ingin berkunjung ke Indonesia dan melihat kondisi di lapangan.
“Kami menyambut baik rencana kunjungan tersebut, yang akan memberikan kesempatan untuk memperbarui dan mengalami wawasan nyata dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim, khususnya melalui kerja sama dengan Norwegia,” kata Siti.
“Kami berharap kehadiran Menteri dalam Konferensi Perubahan Iklim Katowice dapat menandakan proses menuju finalisasi dan adopsi buku peraturan Perjanjian Paris,” pungkasnya.
Source: detik
