Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Herdrajat Natawidjaja menjelaskan, program peremajaan sawit rakyat (PSR), yang ditujukan bagi petani yang memiliki lahan di bawah 4 Ha, selain untuk meningkatkan jumlah produksi, secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Lebih lanjut kata Herdrajat, melalui peningkatan produktivitas dari luas lahan yang sama, program peremajaan ini juga diharapakan dapat mencegah pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru, yang diduga dilakukan diantaranya melalui perambahan hutan dengan cara-cara yang dapat merusak lingkungan.
Sebab itu program peremajaan ini mendesak untuk dilakukan karena produktivitas kebun sawit yang dikelola petani umumnya sangat rendah, hanya mampu memproduksi sekitar 2-3 ton minyak sawit (CPO)/Ha/Tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat produktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan swasta. Kondisi ini terjadi lantaran lahan sawit milik petani umumnya merupakan tanaman tua dan sebagian kebun sawit lainnya menggunakan bibit illegitim (palsu).
Tutur Herdrajat, peresmian Program Peremajaan Sawit Rakyat kali ini merupakan program kerja bersama Pemerintah, yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, beberapa Pemerintah Kabupaten di wilayah Riau, dan BPDPKS.
Sebagai catatan, petani yang mengikuti program ini dipastikan telah memenuhi aspek legalitas lahan. Sementara bagi yang belum memenuhi dibantu penyiapan legalitasnya. Perlu menjadi catatan pelaksanaan peremajaan dilakukan dengan prinsip sustainability, antara lain dilakukan pada lokasi lahan yang sesuai, pembukaan lahan yang memenuhi kaidah konservasi, penerapan budidaya yang baik, pengelolaan lingkungan, kelembagaan.
“Untuk menjamin praktik yang berdasarkan prinsip sustainability, peserta program wajib untuk mendapatkan sertifikasi ISPO pada panen pertama,” tutur Herdrajat kepada InfoSAWIT.
Seperti diketahui pada tahun 2018 ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menargetkan peremajaan sawit rakyat mencapai seluas 185 ribu Ha. Dimana lokasi peremajaan tersebut berada pada 75 Kabupaten/Kota di 20 Provinsi. Secara keseluruhan lahan perkebunan kelapa sawit rakyat yang harus diremajakan sebanyak 2,4 juta Ha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
source: infosawit
