Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup membuat Badan Layanan Umum (BLU) di bidang lingkungan untuk memerangi perubahan iklim (climate change). BLU tersebut diharapkan menjadi salah satu inisiator yang memfasilitasi perdagangan karbon(carbon trading).
“Carbon trading di Indonesia masih sangat minimal. Di Eropa barangkali sudah menjadi suatu kebiasaan walaupun harga karbon upside down secara dramatis,” kata dia dalam acara Penganugerahan Habibie Award Periode XX di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (13/11).
Carbon trade merupakan kompensasi yang diberikan oleh negara-negara industri maju (penghasil karbon) untuk membayar kerusakan lingkungan akibat asap karbondioksida (CO2) kepada negara pemilik hutan (penyerap karbon). Mekanisme carbon trading telah menjadi solusi di beberapa negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
Namun, Sri Mulyani mengakui masih banyak orang belum memahami mekanisme pasar karbon. Ia berharap, inisiatif pemerintah tersebut dapat dipromosikan dengan baik agar menjadi contoh bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program untuk meredam perubahan iklim (climate change).
Adapun selama ini, menurut dia, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 melalui beberapa rencana aksi. Selama ini, anggaran climate changetersebar di beberapa kementerian. “Ini untuk adaptasi dan mitigasi budget taking,” kata dia. Anggaran tersebut mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir, yaitu sejak 2015 dan 2017.
Saat ini, Kemenkeu telah dapat mengidentifikasi anggaran climate change related mencapai 5% dari total APBN. Ia pun memastikan pemanfaatan anggaran tersebut optimal dalam mengurangi emisi CO2. “Yang kami butuhkan adalah sekarang me-translate berapa rupiah yang dipakai untuk climate change related,” ujarnya.
source: katadata
