Setiap perusahaan kini diwajibkan membangun atau mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik. Keterangan tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang, Nurhadi Subroto, ketika Rapat Koordinasi Pembinaan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Lingkungan Hidup di Aula DLH Kabupaten Semarang, Selasa (29/1) siang.
Menurutnya, semua perusahaan memang diwajibkan membuat sarana yang dimaksud sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 mengenai Baku Mutu Limbah Domestik.
“Dokumen Lingkungan Hidup yang memuat kewajiban pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh internal perusahaan, terkadang dianggap sebagai persyaratan usaha. Sehingga sampai sekarang, baru sebagian yang melakukan uji berkala,” katanya.
Meski sudah ada laporan berkala, lanjutnya, itu bukan berarti mempunyai tujuan utama pada kriteria ada tidaknya laporan. Melainkan proses untuk membuat kebenaran atas laporan yang diberikan perusahaan perlu diberikan sekaligus dikaji demi adanya perbaikan lingkungan.
“Di Kabupaten Semarang ada lebih kurang 300 perusahaan menengah dan besar, namun kami hingga 2019 ini baru dapat melakukan pengawasan terhadap 58 perusahaan,” terangnya.
Adapun laporan pengelolaan lingkungan hidup, baru diberikan oleh 100 perusahaan atau sekitar 30 persen dari keseluruhan perusahaan di Bumi Serasi. Berbicara limbah domestik, di hadapan peserta rapat koordinasi dalam hal ini perwakilan perusahaan, pengelola hotel, dan restoran yang tergabung dalam BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Semarang, Nurhadi Subroto menyebutkan, tingkat bahaya dan dampaknya hampir sama dengan limbah berbahaya yang dihasilkan oleh perusahaan. Meskipun tergolong kecil, tetapi sesuai ketentuan limbah domestik tetap harus diproses terlebih dahulu melalui IPAL sebelum dibuang bebas.
“Harus ada IPAL khusus limbah domestik. Mengingat, air sabun atau diterjen, kemudian air cuci pakaian dan perabotan, hingga air yang bercampur dengan kosmetik kecantikan tetap saja berbahaya jika dibiarkan tanpa penanganan khusus,” tandasnya.
Dalam acara ini juga dilakukan pembacaan sekaligus penandatanganan pakta integritas oleh peserta rapat koordinasi. Setidaknya ada empat poin yang perlu diperhatikan, diantaranya tentang pembuatan IPAL domestik, melakukan pengelolaan limbah domestik. Kemudian perusahaan diwajibkan melaksanakan uji air limbah domestik setiap sebulan sekali, disamping harus mengajukan izin pembuangan air limbah ke pihak yang berwenang.
Source: Suara Merdeka
