Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat mengajukan 80.000 nelayan yang berada di wilayah pesisir untuk masuk dalam database penerima program asuransi kepada Kementerian Kalautan dan Perikanan RI.
“Untuk 2017, kita data nelayan mencapai sekitar 80 ribu orang, kita ajukan sebanyak yang kita data untuk menerima program asuransi nelayan kepada KKP,” ujar Pelaksana tugas Kepala Diskanlut Provinsi Riau Nafilson di Pekanbaru, Jumat.
Kehadiran program asuransi nelayan merupakan bukti kehadiran negara sesuai komitmen pemerintah pada Undang-Undang Perikanan untuk melindungi para nelayan di dalam negeri.
Diinformasikan Nafilson, syarat-untuk menerima asuransi nelayan harus masuk pendataan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota, kedua melampirkan surat keterangan dari kelurahan atau kades, dan syarat terpenting harus memiliki kartu nelayan.
Kemudian, kata dia, asuransi bagi para nelayan tersebut akan memberikan jaminan sebesar Rp200 juta bagi nelayan yang meninggal saat berada di lautan, Rp150 juta bagi para nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, Rp50 juta bagi para nelayan yang mengalami sakit.
“Termasuk asuransi ini untuk anggota keluarga nelayan turut namun nominalnya tidak sebesar nelayannya,” kata Nafilson pula.
Dengan adanya program kartu nelayan dan asuransi nelayan, lanjut dia, jumlah warga yang berprofesi sebagai nelayan terus meningkat, terdata pada 2016 hanya 60.000 orang saja, namun tahun ini mencapai 80 ribu nelayan.
Sebagai informasi, Provinsi Riau memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dengan garis pantai mencapai 2.079 kilometer atau duakali lipat pulau Jawa. Sehingga banyak penduduk setempat berprofesi sebagai nelayan.
Sedangkan, tercatat potensi kelautan di daerah itu mencapai 140.000 ton per tahun, dan terus mengalami peningkatan. Sementara potensi perikanan budidaya mencapai 40.000 ton pertahunnya.
