ADS alias Aan diamankan oleh personil kepolisian karena diduga menjalankan usaha penebangan kayu tanpa ijin alias ilegal loging. Pelaku yang juga diketahui menjabat sebagai Kepala Desa Aur Duri, Kecamatan Kuantan Mudik itu diamankan pada hari, Rabu(12/4/17) setelah dilakukan gelar perkara oleh pihak kepolisian terhadap kegiatan usaha ilegal loging tersebut.
Dalam keterangan resmi Pihak kepolisian menyebutkan penangkapan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama sama dengan Surat keterangan Sah nya Hasil Hutan atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau membeli, mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
Kapolres Kuansing AKBP Dasuki Herlambang melalui Kasubag Humas AKP Lumban kepada wartawan melalui keterangan pers nya menceritakan kronologis kejadian tersebut. Kaata Lumban, pada hari, Sabtu tanggal 8 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib, di Desa Aur Duri Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuansing, telah ditemukan kegiatan usaha pengolahan kayu di tempat pengolahan kayu atau sawmill. Di Sawmil tersebut juga ditemukan beberapa kayu bulat dan kayu olahan. Lanjut Lumban, sebagai pemilik dari kegiatan usaha pengolahan tersebut adalah ADS alias Aan.
Adapun dokumen yang dimiliki oleh ADS dalam kegiatan usaha pengolahan kayu itu berupa, satu lembar Izin gangguan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) . Dokumen lainya yaitu 19 lembar Surat Asal Kayu.
Namun berdasarkan hasil kordinasi dengan Pegawai BPHP di Pekanbaru bahwa dari dokumen yang dimiliki ADS, maka kegiatan pengolahan kayu di Sawmil tersebut merupakan kegiatan ilegal, bahwa untuk kegiatan mengangkut kayu yg berasal dari hutan Hak, mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 11 / 2016, tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak.
Selanjutnya, berdasarkan hasil gelar perkara pada hari, Rabu tanggal 12 April 2017, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan ADS merupakan perbuatan menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau membeli, mengolah hasil hutan kayu yg berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
Dijelaskannya, perbuatan ADS adalah melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e atau Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e atau Pasal 83 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf h atau Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf l UU RI No. 18 Tahun 2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 KUH Pidana. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Polres Kuansing antara lain, membuat Laporan Polisi, memeriksa saksi saksi dan memeriksa terlapor Aan.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut terungkap bahwasanya Aan sebagai pemilik usaha pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan serta memberi upah kepada para pekerja untuk melakukan kegiatan pengolahan kayu. Adapun barangnukti yang berhasil disita pihak kepolisian berupa satu unit mal meja pemotong kayu dan tangan tangan, satu buah gergaji mesin Saw mill, satu unit gerinda, satu kotak kapur tulis, lima blok nota Sawmil, 50 tual kayu bulat, 218 batang kayu olahan.
Selain itu polisi juga menyita satu lembar izin hangguan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, 19 lembar Surat Asal Kayu, dua buah mesin Sin saw, empat buah jerigen.
Atas perbuatan tersebut, Pasal yang dipersangkakan adalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau membeli, mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e atau Pasal 83 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf h atau Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf l UU RI No. 18 Tahun 2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 KUH.Pidana.
Source: Riau Terkini
