Toba Pulp Lestari (TPL) terindikasi melanjutkan kebiasaan di era Orde Baru yang mencampuradukkan peran dan fungsi TNI di Negeri ini, termasuk dalam penyelesaian masalah lahan, pertanahan atau agraria.
Dalam upayanya untuk mengeluarkan warga yang mengusahai lahan di Huta Napa, yang diklaim TPL sebagai lahan konsesinya, sepucuk surat tertanggal 25 Maret 2017, yang ditandatangani Askep Socap Habinsaran, Santer Siahaan, dilayangkan kepada Kepala Desa Sabungan Huta V, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Toba Samosir, dengan tembusan surat kepada Danramil (Komandan Rayon Militer) Sipahutar.
Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dengan kata lain, tugas yang harus diemban TNI sebagai alat negara adalah untuk bidang pertahanan, bukan pertanahan atau agraria.
Dalam surat ini juga terdapat kalimat bahwa PT. TPL akan menindak tegas apabila warga yang mengusahai lahan tidak menarik diri dan meninggalkan lahan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah surat diterbitkan.
Sumber BatakToday menyebutkan, warga yang mengusahai lahan tersebut, yaitu dari Masyarakat Adat Oppu Bolus, Desa Sabungan Huta V, Minggu (26/03/2017), menyatakan tidak gentar atas isi surat yang dilayangkan PT. TPL tersebut.
Masyarakat Adat Oppu Bolus berdomisili di Desa Sabungan, Huta V, Kecamatan Sipahutar, dengan wilayah adat di Huta Napa, Desa Sabungan, Huta IV. Wilayah adat seluas 2.500 Ha yang dikuasai oleh TPL melalui izin konsesi sejak tahun 1982. Pada September 2016, 90 KK Masyarakat Adat Oppu Bolus berupaya memasuki dan melakukan klaim untuk pengembalian atas wilayah adat seluas 500 Ha.
Sebelumnya, pada tanggal 3 Oktober 2016 lalu, PT. TPL melaporkan 2 orang warga Masyarakat Adat Keturunan Oppu Bolus Simanjuntak, ke Polres Tapanuli Utara, dengan tuduhan melakukan pembakaran di lahan yang diklaim sebagai konsesi PT. TPL.
Saat ini keduanya sedang menjalani proses hukum dengan pendampingan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, dan Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM).
Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan MK 35/2013 menyatakan Hutan Adat bukan Hutan Negara. Putusan MK lainnya, Putusan MK 95/2016 menyatakan Masyarakat Adat yang menetap di kawasan hutan, yang menguasai secara turun temurun, tidak boleh dipidanakan.
Diketahui, Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan, di depan sidang MPR RI (DPD dan DPR RI), Jakarta 14 Agustus 2015, menegaskan komitmennya untuk melindungi Masyarakat Adat.
“Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari,” tegas Presiden Jokowi saat itu.
