Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau menemui Gubernur Riau Syamsuar, membahas anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dikeluhkan petani di Provinsi Riau, Ahad (15/6/2019) di kediaman dinas gubernur Riau, jalan Diponegoro Pekanbaru.
Dalam kesempatan itu Gubri Syamsuar didampingi Plt Asisten II Setdaprov Riau Indra SE, Kepala Dinas Perkebunan Riau Ferry HC dan Kepada Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Riau Ervin Rizaldy.
Baca Juga: Jokowi Sentil Sengketa Lahan di Riau saat Rapat Kabinet
Sementara Apkasindo langsung dipimpin oleh Ketua DPP Apkasindo, Gulat Mendali Emas Manurung, seluruh ketua DPD Apkasindo Kabupaten/Kota se-Riau dan puluhan anggota Apkasindo.
“Petani saat ini mengeluh dengan anjloknya harga sawit. Banyak faktornya memang, tapi faktor-faktor yang bisa disampaikan ke pak Gubernur Riau. Sehingga kita harapkan dapat memberikan angin segar bagi petani kelapa sawit Riau swadaya di Riau,” kata Ketua DPW Apkasindo Riau, Gulat seperti yang dilansir CAKAPLAH.COM.
Dalam persoalan itu, Gulat berharap Pemprov Riau dapat membuat Peraturan Daerah (Perda) Tata Niaga TBS. Karena kebijakan selama ini tidak ada berkepihakan terhadap petani sawit swadaya oleh Perda.
Baca Juga: Keukenhof: Katakan dengan Tulip
“Selama ini Pabrik Kelapa Sawit (PKS) membuat harga, Dinas Perkebunan juga membuat harga. Tapi harga itu tidak berkepihakan kepada harga kelapa sawit petani swadaya, melainkan harga untuk TBS perusahaan dan plasma,” bebernya.
Karena itu, sebut Gulat, perlu adanya Perda Niaga TBS. Sebab petani sawit swadaya bagian yang tak terpisahkan dari harga TBS yang ditetapkan Pemprov Riau melalui Dinas Perkebunan Riau setiap minggunya.
“Selama ini hal itu tak pernah ada. Saya harap ini menjadi perhatian Gubernur Riau,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubri Syamsuar mengatakan bahwa Pemprov Riau memberikan apresiasi kepada Apkasindo Riau yang berkenan menyampaikan persoalan yang dikeluhkan petani kelapa sawit.
Terkait harga, menurut Gubri Syamsuar banyak kaitannya demgan faktor lingkungan. Jika aturan kelestarian lingkungan dijalankan oleh petani, menurut Gubri, maka harga akan bagus.
Karena itu, lanjut Gubri, bahwa pemerintah memang perlu adanya industri untuk merubah Crude Palm Oil menjadi bahan bakar minyak (BBM). Karena menurut Gubri, Indonesia masih membutuhkan BBM.
“Sudah waktunya petani punya pabrik kelapa sawit. Sudah waktunya petani memiliki industri hilir sawit,” tukas mantan Bupati Siak dua periode ini.
