Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah akan menggelar pertemuan dengan perwakilan dari Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terkait rencana pembatasan penggunaan biofuel berbasis minyak kelapa sawit di Uni Eropa pada Agustus dan September mendatang.
Luhut menerangkan pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa dan PBB pada Agustus akan dilakukan di Indonesia, setelahnya pembahasan akan dilanjutkan langsung di PBB.
“Bertemu menyangkut masalah dampak pembatasan biofuel berbasis minyak kelapa sawit terhadap kemiskinan,” ujarnya seperti laporan cnnindonesia pada Jumat 29 Juni 2018.
Dia menjelaskan industri kelapa sawit mentah di Indonesia memiliki pengaruh besar untuk Indonesia, karena membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Karenanya, ia mengklaim industri sawit dapat memperbaiki kemiskinan di Indonesia.
“Gini, ratio Indonesia banyak turun salah satunya karena minyak kelapa sawit,” terang dia.
Dalam hal ini, Uni Eropa merevisi keputusannya dalam membatasi penggunaan biofuel berbasis minyak kelapa sawit mentah, dimana sebelumnya penggunaan itu bisa dilakukan paling lambat 2021 dan dalam revisinya menjadi 2030.
Revisi tersebut tertuang dalam Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (RED II). Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerrend mengatakan Uni Eropa tetap dan akan menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia.
Meski telah direvisi, tetapi Luhut tak tinggal diam. Ia mengaku sedang merancang kriteria agar Uni Eropa kembali mempertimbangkan keputusannya dalam membatasi penggunaan biofuel berbasis minyak sawit mentah pada 2030 mendatang.
“Kami ingin menentukan kriteria juga, kami tidak mau begitu saja menerima kriterianya Uni Eropa. Makanya, dalam pertemuan Agustus nanti kami akan bawa terus, sehingga tahun depan posisi Indonesia sudah lebih baik,” papar Luhut.
Salah satu pertimbangan Uni Eropa membatasi penggunaan biofuel berbasis minyak sawit mentah berkaitan dengan isu lingkungan, khususnya indirect land-use change atau ILUC. Hal itu bisa diartikan sebagai perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung.
