Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK menggelar Rapat Koordinasi Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Hotel Premier Pekanbaru, Senin (15/7/2019).
Adapun tujuan digelarnya rapat ini adalah karena mengingat tingginya potensi karhutla menjelang puncak musim kemarau pada bulan Agustus mendatang.
Baca Juga: Desa dan Kelurahan Harus Dukung PHBS
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diprediksi bahwa musim kemarau tahun 2019 akan berlangsung mulai bulan Juli hingga Oktober dan lebih kering daripada tahun sebelumnya.
Seiring dengan prediksi tersebut, beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara telah mengalami kekeringan sejak dasarian ll bulan Juli 2019.
Selain itu, beberapa wilayah juga telah mengalami kenaikan jumlah hotspot yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan, salah satu yang terparah adalah di Provinsi Riau.
Baca Juga: Kapal Ikan Malaysia Ternyata Juga Bawa Narkoba
Rakor tersebut membahas berbagai upaya antisipasi yang diperlukan daerah dalam menangani bencana. Pembahasan tersbut diantaranya terkait langkah antisipasi karhutla dan aksi lapangan oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHK.
Pembahasan terkait pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca dalam upaya pembasahan lahan sebagai antisipasi karhutla oleh Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT. Penyampaian integrasi SPM dalam penanggulangan bencana oleh Kepala Seksi Pasca Bencana Kemendagri.
Pemamparan potensi bencana di Provinsi Riau oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau. Terakhir penyampaian prediksi cuaca 3 bulan kedepan untuk mengantisipasi karhutla oleh Kepala BMKG Pekanbaru.
Rakor ini diikuti oleh perwakilan-perwakilan dari Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, BPBD Kabupaten/Kotase-Provinsi Riau, Polda Riau dan Korem 031/WB Pekanbaru.
Rakor diawali dengan sambutan dan arahan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Dody Usodo HGS dan selanjutnya dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi.
Dalam pidatonya Ahmad Hijazi menyatakan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap di Provinsi riau sudah terjadi berulang-ulang setiap tahun.
Bahkan sejak tahun 1997, diungkapkannya, menyebabkan kerugian berupa sekolah terpaksa diliburkan, jadwal penerbangan pesawat yang sebagian harus ditunda bahkan dibatalkan. Selain itu ribuan masyarakat di Riau menderita penyakit infeksi saluran pernapasan (Ispa) akibat bencana asap.
“Sudah seharusnya kita mencari solusi yang tepat agar permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap ini dapat kita atasi,” ujarnya.
Selama terjadinya bencana asap ini, Hijazi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah berusaha memberikan upaya yang terbaik dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki.
Pemprov Riau, ujarnya, tidak menyerah dengan keadaan. Bahkan, Pemprov didukung, didamping, dan dibina oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan segala upaya penanggulangan dengan tidak mengenal hari libur.
Ia mencontohkan, seperti pengerahan satgas pemadam darat yang terdiri dari satgas TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, Damkar, satgas pelayanan kesehatan, satgas penegak hukum, satgas pemadaman melalui udara Water Bombing dan teknologi laiannya.
“Kemudian adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah yang mana pemerintah daerah melakukan penanganan bencana sedangkan pemerintah pusat melakukan pendampingan,” tuturnya
Di lain pihak, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Dody Hargo Usodo menyampaikan bahwa salah satu tujuan rakor adalah menguatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kebakaran hutan.
Dody mengingatkan, ancaman kebakaran hutan telah nyata sehingga koordinasi antar kementerian dan lembaga perlu dilakukan lebih awal dan intensif agar risiko bencana kebakaran hutan dapat diatasi secara maksimal.
Lebih lanjut, Asdep Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Iwan Eka, menyampaikan output rakor ini adalah sinergi antara pemangku kepentingan dalam penguatan manajemen penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan serta meningkatnya kesiapsiagaan dan kesinambungan penanggulangan bencana di Provinsi Riau.
