Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) merasa punya peluang untuk bisa memperoleh data Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau sebelum Ranperdanya disahkan.
Batalnya dilakukan pengesahan Ranperda RTRW Riau beberapa waktu lalu, bagi Jikalahari ini akan dimanfaatkan untuk memperoleh data secara pasti, terutama kawasan yang dihijaukan dan diputihkan dalam RTRW tersebut.
Staf Advokasi dan Kampanye Jikalahari, Okto Yugo Setiyo kepada Tribun menuturkan, setelah pihaknya mengirimkan surat beberapa hari lalu kepada pihak DPRD Riau untuk meminta data dan minta dilakukan diskusi, hingga saat ini pihaknya masih menunggu.
“Kita sudah kirimkan surat menjelang agenda paripurna pengesahan sebelumnya, dan paripurna tersebut batal terlaksana. Kita berharap ada respon sebelum pengesahan tersebut, sehingga kita bisa memperoleh data, dan bisa langsung menganalisa,” kata Okto, Rabu (13/9).
Dia menambahkan, jika dalam 10 hari tidak ada balasan, maka pihak Jikalahari akan kembali memasukkan surat ke DPRD Riau, meminta data RTRW tersebut.
“Jika dalam surat kedua tetap tidak ada respon selama satu minggu, maka selanjutnya kita akan langsung daftarkan ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Riau untuk disengketakan,” imbuhnya.
Okto juga menambahkan, pihaknya berharap pihak DPRD Riau menepati janjinya untuk bisa dilakukan diskusi dan juga memberikan data draft RTRW Provinsi Riau.
“Sebagaimana yang sudah dijanjikan, kita berharap pihak DPRD Riau tidak lupa, karena mereka sebelumnya yang menyarankan kita untuk mengirimkan surat ke pimpinan DPRD Riau, untuk bertemu dengan pihak Pansus RTRW membahas hal tersebut,” ulasnya.
Source: Tribun Pekanbaru
