Koalisi Eyes on the Forest (EoF) melakukan pemantauan di areal HTI yang mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi HP untuk memastikan langsung apakah perubahan fungsi kawasan hutan dalam SK 673/Menhut-II/2014 telah dimanfaatkan beberapa pihak untuk melegalkan izin HTI. Temuan EoF pada bulan September dan Oktober 2017 kemudian menjawab bahwa indikasi ini benar adanya.
Ditemukan 29 perizinan HTI seluas lebih kurang 340.707.95 hektar yang diindikasikan mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi HP milik grup Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) ataupun Asia Pulp & Paper (APP/Sinar Mas Group).
Pekan ini laporan investigative EoF terkait 29 perizinan HTI –seluas lebih kurang 340,707.95 hektar yang diindikasikan mengalami perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi HP sesuai SK nomor 673/Menhut-II/2014– diterbitkan.
Secara geografis, konsesi-konsesi HTI itu terkelompok dalam: 13 konsesi HTI di lansekap Tesso Nilo-Rimbang Baling, 6 konsesi di blok Kerumutan, 3 konsesi di lansekap Bukit Tigapuluh, 6 konsesi HTI di wilayah Bengkalis dan Kepulauan Meranti serta 1 konsesi di Pulau Rupat. Mereka terafiliasi masing-masing dengan raksasa pulp dan kertas, APRIL, ataupun APP/Sinar Mas Group.
Temuan EoF menegaskan adanya indikasi kuat pelegalan kawasan hutan melalui penerbitan SK Menteri No 673/2014, misalnya dari status HPT menjadi HP, sehingga konsesi yang sudah beroperasi tidak bisa dihentikan, meski mereka diduga bermasalah secara legalitas.
Dengan adanya perubahan fungsi HPT menjadi HP di Provinsi Riau melalui SK 673/2014, maka telah terjadi pelanggaran dan kuat diindikasikan SK 673/2014 hanya untuk melegalkan HTI yang sudah telanjur eksis pada kawasan HPT.
EoF meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan evaluasi dan penindakan terhadap perusahaan pulp dan kertas karena telah mengembangkan HTI pada Hutan Produksi Terbatas.
Terkait dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), maka perlu diadakan evaluasi terhadap sertifikat SVLK yang dimiliki 29 perusahaan HTI oleh Pemerintah dan stakeholders SVLK yang relevan karena kepastian status areal pemegang IUPHHK-HTI terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan tampaknya tidak bisa memberikan jaminan kepastian areal yang diusahakan.
Sumber: Riau 24
