Biasanya, orang ulang tahun yang dibakar itu lilin di atas kue tar, tapi Senin 7 September 2 tahun lalu tidak demikian. Aktivis dan pencinta lingkungan di Riau, merayakan “ulang tahun” ke-18 terjadinya bencana kabut asap yang melingkupi negeri melayu itu. Perayaan diadakan di Tugu Sapin, Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Riau.
Karena merayakan ulang tahun sebuah bencana asap, tidak banyak yang mereka lakukan, mereka hanya diam. Hidung dan mulut mereka ditutupi masker. Hanya sebuah spanduk panjang yang berbicara, “Kami tidak mau lagi merayakan ulang tahun kabut asap setiap tahun di sini, Kami ingin bencana ini dihentikan sekarang.” Namun secara simbolis mereka tetap melakukan pemotongan kue bencana asap. Pecinta lingkungan yang ikut dalam aksi ini adalam komunitas musik Riau, Walhi Riau, Komunitas Pecinta Alam.
Riko Kurniawan, Direktur Walhi Riau di sela-sela aksi, waktu itu mengatakan, dari tahun 1997 bencana asap selalu terjadi di Riau. Namun, pemerintah dan pihak terkait belum berhasil juga menghentikan bencana ini.
Riko menyalahkan investasi dan konglomerasi yang penyebab. Karena investasi telah melahirkan ketimpangan penguasaan lahan; antara rakyat dan pengusaha hutan tanaman industri. Menurutnya, perkebunan kelapa sawit skala besar, tidak hanya menjauhkan kata sejahtera dari mayoritas penduduk Riau yang menggantungkan hidup dari kelestarian hutan, tapi juga mendatangkan bencana.
“Beragam bencana lahir dari praktik buruk tata kelola sumber daya alam ini. Pembukaan hutan besar-besaran, pengeringan lahan gambut, praktik kotor pembakaran berakibat bencana ekologis (asap) yang terus berlangsung tahun ke tahun,” tambahnya.
Berdasarkan data yang ia punya; 2013 dan 2014, terdapat 12 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah itu, 2 perkara ditangani Polda Riau dan sisanya KLHK. Dari 12 korporasi tersebut, 3 diantaranya sudah melewati tahapan persidangan dan telah dijatuhi putusan pemidanaan, walaupun dengan hukuman yang tidak begitu memuaskan.
Tidak hanya Riau, semasa itu, Indonesia sangat dikenal sebagai “negeri asap”. Hampir semua daerah diselimuti asap, aktivitas dan kesehatan warga pun terganggu. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa sore di akhir Oktober dua tahun lalu, kondisi udara selalu 10 kali di ambang batas Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).
“Jika ISPU menandakan level berbahaya jika sudah berada di angka 300, Kota Palangkaraya menunjukan pagi hari ini angkanya 1.500, dan sore ini angka ISPU berkisar 3.000-an sejak Pukul 14.00 WIT. Berarti sudah sepuluh kali berbahaya, ” kata Deputi Direktur Walhi Kalteng, Fandi, di Palangkaraya kepada Swara Cinta waktu itu. Jarak pandang di kota itu hanya berkisar 50 meter.
Bahkan asap juga merantau jauh ke negara tetangga. Di Malaysia kerajaan meliburkan sekolah karena polusi asap yang memburuk. Seperti diberitakan Bernama Minggu (18/10/2015), Kementerian Pendidikan Malaysia meliburkan sekolah di Malaka, Negeri Sembilan, dan Selangor, serta beberapa kota dan distrik seperti Putrajaya, Kuala Lumpur, Kuching, Samarahan dan Tawau, mulai hari ini Senin (19/10/2015).
Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan, kerugian karena karhutala mencapai angka Rp 220 triliun. “Ini, angka gede sekali,” ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Menurut presiden kerugian tidak hanya pada sektor ekonomi saja, namun juga kerugian kesehatan masyarakat yang terdampak, termasuk ekosistem hayati di titik-titik yang terbakar.
“Dampak yang lain adalah hilangnya habitat keragaman hayati kita. Ini juga dampak yang tidak bisa dihitung secara ekonomi. Besar sekali. hutan yang rusak diperkirakan 2,6 juta hektare, kemudian yang berkaitan dengan liburnya sekolah ini juga enggak bisa dihitung kerugian kita berapa,” tutur Presiden Jokowi.
Ia juga memaparkan, kebakaran hutan dan lahan pada Juni – Oktober 2015, memakan kerugian finansial hingga Rp 220 triliun. Jumlah tersebut di luar penghitungan kerugian sektor kesehatan, pendidikan, plasma nutfah, emisi karbon dan lainnya. Kerugian lebih tinggi dibandingkan dengan kejadian serupa di 1997, di mana Karhutla merugikan negara hingga Rp 60 triliun.
Karena peduli terhadap kerugian besar itu pula, ketika bencana asap itu terjadi, lembaga-lembaga filantropi berbondong-bondong membantu pemerintah menghimpun dana publik dan menyalurkannya untuk meringankan beban masyarakat terdampak.
Seperti disampaikan Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi drg. Imam Rulyawan, misalnya, kontribusi Dompet Dhuafa dalam upaya penanganan bencana kabut asap dalam Agustus – Oktober 2015, telah membagi 117.170 buah masker, 36.500 liter air bersih, 50 paket makanan suplemen, 7 titik promosi kesehatan, mendirikan 20 titik pos sehat yang melayani 4,040 jiwa, mendirikan 9 safe house sebagai rumah evakuasi warga, dan 4 lokasi pemadaman.
Pemerintah melalui Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pun sangat mengapresiasi peran lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa dalam penanganan kabut asap tersebut. Ketika ditemui di kantornya, Kamis (12/11/2015), Kemensos menyatakan siap menjalin sinergi dengan lembaga filantropi Indonesia untuk membantu warga, menangani berbagai dampak bencana.
Source: KBK News
