Kapolda Riau Irjen Pol Nandang, mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami cukup kesulitan untuk menyelesaikan dugaan kasus perambahan hutan dan lahan yang dilaporkan oleh Koalisi Rakyat Riau (KRR) beberapa waktu lalu.
“Terus terang, masalah ini bukan gampang pembuktiannya,” ujar Nandang saat press rilis akhir tahun di Balai Serindit Rumah Dinas Gubernur Riau, Jalan Diponegoro pada Minggu (31/12/2017) malam.
Untuk membutikan apakah 33 korporasi tersebut memang benar bersalah, maka pihak kepolisian perlu membuktikannya secara teliti dengan cara meminta keterangan dari saksi ahli dari kehutanan, perkebunan dan lainnya. Selain itu, luasan lahan yang dipermasalahkan juga harus dibuktikan.
Meskipun mengalami kesulitan, Kapolda menyangkal kalau kasus perambahan hutan ini berjalan stagnan. Buktinya, pihaknya telah menetapkan satu korporasi sebagai tersangka yakni PT Hutahean. Bahkan kasusnya sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejasaan Tinggi (Kejati) Riau.
“Polda Riau berhasil menyelesaikan satu kasus P-21 (berkas dinyatakan lengkap, red) dan satu tersangka diserahkan ke Jaksa,” katanya.
Sementara untuk perusahaan yang lainnya, hingga saat ini masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan.
Untuk diketahui, KRR melaporkan 33 perusahaan di Riau yang diduga telah melakukan tindak pidana menguasai lahan dan hutan secara ilegal.
Berdasarkan dari data Panitia Khusus Monitoring dan Evauasi Perizinan DPRD Riau, 33 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit itu berada dalam kawasan hutan seluas 103.320 hektare.
Kemudian sekitar 203.977 hektare kebun sawit lagi ditanam tanpa menggunakan izin Hak Guna Usaha (HGU).
Source: Jurnal Metro News
