Program hilirisasi industri kelapa sawit dalam rangka meningkatkan devisa bagi Indonesia telah berhasil. Berdasarkan data 2017, lewat pengembangan olahan CPO, Indonesia mampu meraih pendapatan US$22,9 miliar atau sekitar Rp314,8 triliun.
Pencapaian ini juga memperlihatkan bahwa industri kelapa sawit punya kontribusi devisa yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono, dalam Musyawarah Nasional Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia X yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, 14 hingga 16 Maret 2018.
Bila dibandingkan dengan pendapatan yang diraih pada 2016, yakni US$17,8 miliar, ada kenaikan pendapatan yang diraih Indonesia dari sektor industri kelapa sawit, yaitu sebesar US$5,1 miliar.
“Kenaikan pendapatan di tahun 2017 ini terjadi karena produksi CPO Indonesia melonjak mencapai 38 juta ton. Dari 38 juta ton tersebut yang diekspor ke-50 negara, sebanyak 31 juta ton dan 7 juta ton dipakai untuk pasar domestik,” papar Joko.
Menurutnya, dari 31 juta ton yang diekspor dalam bentuk CPO, hanya mencapai 7 juta ton dan yang terbesar sisanya, 24 juta ton, diekspor dalam bentuk produk olahan mulai dari minyak goreng, biodiesel, hingga bahan pembuatan kosmetik.
“Jadi jelas program hilirisasi produk olahan CPO guna memberikan nilai tambah terbukti berhasil sehingga memberikan devisa yang signifikan bagi perekonomian Indonesia,” ungkap Wakil Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk itu.
Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia dan memiliki perkebunan sawit sebesar 11,9 juta hektare (berdasarkan data 2017).
Rinciannya, 4,7 juta hektare (42%) merupakan kebun rakyat, baik plasma maupun rakyat swadaya. Lalu, sebanyak 7,2 juta hektare lahan perkebunan sawit dikuasai oleh berbagai perusahaan.
Masalah Ekspor Minyak Sawit
“Walau mengalami kenaikan penerimaan devisa, industri kelapa sawit Indonesia juga mengalami penurunan perdagangan minyak kelapa sawit di berbagai negara importir yang jika tak diselesaikan akan menurunkan ekspor kita,” papar Joko.
Masalah pertama, menyusul resolusi parlemen Eropa yang menuduh Indonesia melakukan deforestasi dan usulan kebijakan membatasi penggunaan minyak sawit di pasar Eropa, timbul usulan Renewable Energy Directive (RED) jilid dua yang akan menghapus biodiesel sawit di pasar Eropa pada 2021.
Persoalan kedua, Amerika Serikat pemberlakukan tarif antidumping yang besar sehingga gejala penurunan ekspor ke AS mulai dirasakan.
Saat ini pelaku usaha dan pemerintah Indonesia tengah melakukan negosiasi dengan pihak AS atas masalah tuduhan dumping ini.
Masalah ketiga, India, yang merupakan importir terbesar minyak sawit Indonesia, sejak tahun lalu memberlakukan tarif impor dua kali lipat (CPO semula 7,5% menjadi 15% dan olahan dari 15% menjadi 25%). Tarif tersebut bahkan akan dinaikkan lagi menjadi 44% dan 54%.
Tahun 2017, ekspor ke India mencapai rekor tertinggi yakni 7,6 juta ton. Akibat pemberlakuan tarif impor yang baru ini, volume ekspor ke India dikhawatirkan turun pada 2018.
Permasalahan ketiga, pasar Cina memberlakukan aturan food security yang ketat dan diterapkan secara sepihak sehingga menghambat sawit Indonesia. Hal ini diduga sebab motif perdagangan semata karena Cina mau mendapatkan tambahan kemudahan bisnis di Indonesia.
Persoalan kelima, Pakistan, sebagai pasar besar serta mempunyai potensi yang meningkat cepat, juga mulai ada beberapa hambatan, seperti berbagai masalah teknis soal susut, sampai isu-isu kesehatan mulai muncul.
Contohnya, Punjab Food Authority akan membatasi penggunaan “vegetable ghee” karena alasan kesehatan, tetapi sesungguhnya hal ini lebih beraroma perluasan Preferential Trade Agreement (PTA) yang diresmikan oleh kedua negara pada 2013.
Dengan beragam permasalahan yang menghambat ekspor sawit tersebut, Joko Supriyono berharap Pemerintah Indonesia bisa lebih agresif mengatasi berbagai hambatan dagang tersebut.
“Kami bersama mitra bisnis di negara importir selalu mendukung upaya penyelesaian,” ujarnya.
Sumber: Citizen Daily
