Sekretaris Daerah Kampar, Yusri mengemukakan, pengukuran terhadap lahan yang dikuasai PT. Ciliandra Perkasa telah selesai. Terungkap, lahan yang ditanam Kelapa Sawit berlebih dari luas Hak Guna Usaha (HGU).
Yusri menyebutkan, kelebihan dari HGU mencapai 2 ribuan hektare. Namun kelebihan itu tidak semua dapat dilepas perusahaan. Sebab, di antaranya sudah mengantongi izin prinsip yang diterbitkan Pemkab Kampar masa kepemimpinan Bupati, Jefry Noer.
“Walaupun Jefry Noer, bagaimanapun (diterbitkan) atas nama Pemkab Kampar. Bukan atas nama pribadi,” ungkap Yusri, Rabu (15/11/2017). Ia tidak menyebutkan berapa luas lahan yang telah berizin prinsip tersebut.
HGU ternyata tidak atas nama PT. Ciliandra Perkasa. Berdasarkan data Forest Watch Indonesia (FWI), pemilik HGU adalah PT. Pertisa seluas 3.520 hektare. Pertisa dan Ciliandra sama-sama anak perusahaan Grup Surya Dumai. Selain itu, merujuk dokumen Berita Negara, Ciliandra belum tercatat sebagai perusahaan pemilik HGU.
Ditanya hal ini, Yusri mengemukakan, Pertisa telah menyerahkan HGU kepada Ciliandra. “Ada bukti akta penyerahannya,” tandasnya.
Konflik lahan Ciliandra sudah bergulir sejak lama. Perusahaan ini mengajukan permohonan lahan seluas 6.600 hektare. Ini terungkap dalam Surat Departemen Kehutanan Wilayah Pekanbaru nomor 450/kw1-6/1995 tertanggal 18 Mei 1995.
Surat Dephut terlampir dalam nota keberatan Ninik Mamak Persukuan Piliang Datuk Besar Koto Padang III Koto Sebelimbing Kedesaan Siabu. Ninik Mamak meminta Presiden Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Malaysia agar tidak menerbitkan sertifikat untuk Ciliandra.
Berdasarkan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Riau, lahan yang diajukan Ciliandra itu berada di Kawasan Hutan Produksi Konversi. Sedangkan merujuk peta hak pengusahaan hutan Riau, seluas 2.254 ha di antaranya berada dalam HPH PT. Pertisa Trading Coy Ltd.
Berbeda dengan peta Rancangan Tata Ruang Wilayah dalam Peraturan Daerah Riau Nomor 10 Tahun 1994 tanggal 19 Agustus 1994, areal seluas 6.600 hektare itu arahan Kawasan Budidaya Perkebunan.
Pada 19 Februari 2009, dicapai kesepakatan penyelesaian konflik antara Ciliandra dengan masyarakat Siabu. Dimana, perusahaan akan menyerahkan lahan kepada masyarakat dengan pola Koperasi Kredit Primer untuk Anggota (KKPA). Namun hingga kini tak kunjung terealisasi.
Source: Tribun Pekanbaru
