Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau sudah mencapai ribuan hektar. Kejadian menahun ini diyakini akan terus terjadi lantaran adanya sokongan dari sejumlah oknum yang tak bertanggung-jawab.
Baca Juga: Desa dan Kelurahan Harus Dukung PHBS
Kepada Gatra.compolitisi PPP Riau, Husaimi Hamidi, mengatakan operasi penegakan hukum harus dapat menyasar dalang di balik terjadinya karhutla di Riau.
Husaimi pun menantang pemerintah dan penegak hukum untuk menangkap pelaku pembakaran lahan dari kalangan korporasi.
“Kalau yang ditangkap itu masyarakat, itu kesannya biasa saja, bukan gebrakan namanya. Kita ingin ada gebrakan serius menangkap si pembeking,” katanya Sabtu (3/8).
Husaimi menilai selama ini operasi penegakan hukum terkesan lebih sering menyasar masyarakat. Pola semacam itu menurutnya kian membuat kebakaran hutan skala luas menjadi terpinggirkan.
“Jangan ketika masyarakat membakar hutan di pinggir sungai ditangkap namun kebakaran hutan dengan skala luas tak di telisik lebih jauh,” sindirnya.
Saat ini Pemerintah Provinsi Riau telah mengirim surat ke beberapa perusahaan yang dianggap lalai menjaga kawasan konsesinya. Sementara itu Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) membenarkan korporasi turut serta dalam sejumlah kasus karhutla di Riau. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah temuan titik panas di areal milik korporasi.
Aldo, staf advokasi Jikalahari menuturkan ketiadaan efek jera bagi pelaku pembakar hutan dan lahan, khususnya korporasi, turut andil menimbulkan karhutla setiap tahunnya.
” Kalau penegakan hukumnya terhadap korporasi memang terkesan lamban. Konsekuensi logisnya tentu membuat si pelaku merasa tidak bersalah, sehingga setiap tahun ada potensi karhutla terjadi. “
Source:
Gatra
