Persoalan terkait perizinan yang dialami oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper masih belum selesai.
PT RAPP mengajukan permohonan kepada pihak PTUN terkait keberatan pembatalan RKU PT RAPP yang masih berlaku hingga 2019.
Keberatan tersebut sebenarnya sudah diajukan dan telah lewat dari 15 hari kerja. Dan sampai permohonan diajukan ke PTUN, Menteri LHK tidak juga menerbitkan keputusan. Dengan kenyataan itu pihak PT RAPP menilai bahwa berlaku putusan fiktif positif.
“Artinya permohonan yang tidak kunjung juga mendapat respon. Dengan tidak adanya kepastian tersebut berlaku putusan fiktir positif. Dimana oejabat oemerintahan diam atau tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan oleh subjek hukum, maka hal yang demikian sama halnya dengan pejabat pemerintahan tersebut dianggap telah menyetujui untuk mengeluarkan keputusan.Tentu kami butuh kepastian jika memang ditolak ada upaya banding yang akan dilakukan,” terang Kuasa Hukum PT RAPP Heru Widodo, Selasa (28/11/2017).
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK Menteri LHK tentang pembatalan keputusan Menteri Kehutanan No. SK.93/VI BHUT/2013 tentang persetujuan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2010 -2019.
Dengan pembatalan RKU PT RAPP melalui surat keputusan 5322/2017, yang mana RKU PT RAPP masih berlaku hingga 2019, pihak PT RAPP kemudian mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 9 (ayat 1) menyebutkan bahwa “Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dan AUPB.”
Keberatan yang diajukan RAPP terhadap SK Pembatalan RKU telah lewat dari 15 hari kerja dan sampai permohonan ini diajukan ke PTUN, MenLHK tidak juga menerbitkan Keputusan.
Pihak PT RAPP berkomitmen pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, dan juga praktik bisnis secara berkelanjutan.
Perusahaan secara penuh bekerjasama dengan Pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas tata kelola HTI yang baik di lahan gambut secara berkelanjutan sehingga dapat mencegah terjadinya karhutla.
PT RAPP senantiasa menjalankan usahanya berdasarkan izin yang sah dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan selalu berkonsultasi dengan Kementerian untuk memastikan kegiatan operasional Perusahaan tetap berjalan.
Perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PTUN Jakarta Timur.
“Kami sebagai perusahaan yang beritikad baik telah melakukan investasi sesuai dengan perijinan yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku,” ungkap Humas PT RAPP Djarot Handoko dalam rilisnya.
Source: Tribun Pekanbaru
