Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Advokasi Buka Data HGU melaporkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil ke Bareskrim Mabes Polri. Pasalnya dia menolak membuka data hak guna usaha dengan alasan membahayakan kepentingan nasional, khususnya industri sawit.
Padahal kata Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnama Sari, sudah ada putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memenangkan gugatan Forest Watch Indonesia (FWI), dalam perkara Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016 yang diperkuat dengan putusan Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017.
Di dalam putusan tersebut, memerintahkan Menteri I ATR/BPN membuka data HGU yang masih berlaku hingga tahun 2016 di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Hal itu terkait informasi nama pemegang HGU, tempat/lokasi, luas HGU yang diberikan, jenis komoditi, hingga peta area HGU yang dilengkapi titik koordinat.
YLBHI pun katanya telah melayangkan somasi ke Sofyan pada 11 Maret 2019 lalu. Namun tak juga diindahkan. “Sudah lebih dari satu Minggu Menteri ATR/BPN tidak juga memiliki itikad baik untuk membuka data HGU,” kata Era saat dikonfirmasi, Selasa (26/3).
Karenanya, untuk menjaga supremasi hukum Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Advokasi Buka Data HGU melaporkan Sofyan. Karena dia diduga kuat melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 52 UU KIP.
“Pelaporan ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi konflik agraria di tanah air,” tegas Era.
Laporan mereka diterima dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/221/III/2019 Bareskrim tertanggal 25 Maret. Namun dalam laporan tersebut, justru Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua yang menjadi terlapor. Nama Sofyan Djalil tidak dicantumkan sebagai terlapor. Era menyebut hal itu hanya persoalan teknis.
“Soal tidak dicantumkannya Menteri ATR/Kepala BPN sebagai terlapor, merupakan persoalan teknis di Kepolisian yang menyesuaikan dengan putusan KI Papua, karena memang pintu masuk laporan ini melalui kasus Papua. Namun dalam pengembangan perkara sangat mungkin menjangkau Menteri ATR/BPN,” tuturnya.
Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Advokasi Buka Data HGU, terdiri dari YLBHI, Eknas Walhi, Forest watch Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria, Sawit Watch, Huma, TuK Indonesia, Auriga, AMAN, ICEL, Greenpeace, Elsam menyayangkan, isu HGU hanya sebentar dan tak ditindaklanjuti serius oleh pemerintah.
Sementara itu, isu HGU sempat memanas saat debat calon presiden 17 Februari lalu. Kala itu Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyinggung HGU yang dikuasasi Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.
